Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual

 SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang,  dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta mengakui   pendapatan,   belanja dan   pembiayaan   dalam   pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Manfaat dari basis akrual ini adalah memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Perubahan dari cash basis (PP No. 24 Tahun 2005) ke akrual basis (PP No. 71 Tahun 2010) tentu berdampak pada perubahan unsur laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh pemerintah, perubahan tersebut tergambar dalam tabel berikut:

PP No. 24 Tahun 2005 (Cash Basis)

PP No. 71 Tahun 2010 (Akrual Basis)

1. Laporan Keuangan Pokok yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan             Catatan: Entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan Kinerja Keuangan (LKK) dan Laporan Perubahan Ekuaitas (LPE)

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgetary Reports), terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih 2. Laporan Keuangan yang terdiri dari: Neraca Laporan Operasional atau Laporan Kinerja Keuangan (LKK) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Arus Kas Catatan atas laporan Keuangan   Catatan: Entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain/ atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara diketahui bahwa kriteria pemberian opini laporan keuangan oleh BPK adalah: Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosure), Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektiitas Sistem Pengendalian Intern. Kriteria tersebut memberi gambaran bahwa penerapan SAP merupakan salah satu unsur dalam BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.